SEMARANG – PT BPR BKK Jateng resmi mendapat izin operasional untuk menjalankan bisnis sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan aktivitas layanannya menjangkau seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.
Direktur Utama BPR BKK Jateng, Koesnanto mengatakan, Surat Keputusan Izin Operasional OJK itu resmi diterbitkan tertanggal 16 Desember 2021, dan berlaku efektif setelah melakukan kegiatan operasional selambatnya 40 hari setelah tanggal izin usaha.
Menurut dia, izin operasional tersebut diterbitkan setelah upaya perseroan memenuhi berbagai persyaratan sesuai ketentuan otoritas, termasuk di dalamnya adalah kecukupan modal untuk menjalankan bisnis BPR
“Kecukupan modal BPR BKK Jateng dalam posisi cukup baik untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Rasio kecukupan modal hingga bulan Desember 2021 sebesar 28,89 persen,” katanya, usai acara penyerahan izin operasional oleh OJK, di Hotel Poo Semarang, Kamis (13/1), melalui siaran tertulis.
Izin Operasional itu diserahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana, kepada Sekda Jateng Sumarno, disaksikan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Teguh Supangat, Deputi Pengawas Perbankan 4 OJK Bambang Widjanarko, dan Kepala OJK Kantor Regional 3 Jateng dan DIY Aman Santoso.
Menurut dia, langkah pemenuhan modal itu antara lain terkait dengan efektifitas merger 27 BPR BKK kabupaten/kota di Jateng menjadi BPR BKK Jateng sejak 2019 lalu, dengan terus berjalannya proses konsolidasi internal.
Koesnanto menyatakan, pihaknya juga terus mendorong langkah-langkah penyehatan 27 BPR BKK di kabupaten/kota, di mana kini semuanya sudah mencatatkan laba, dari sebelumnya hampir separuh yang mengalami kerugian.
“Sejak 2019 sampai dengan Desember 2021, jumlah modal disetor oleh pemerintah kabupaten/kota (sebagai pemegang saham-Red) tercatat mencapai Rp 177,76 miliar,” jelasnya.
Koesnanto menuturkan, BPR BKK Jateng mencatat kinerja positif sepanjang 2021, dengan mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 9,6 persen year on year (yoy) atau Rp 223 miliar, DPK tumbuh 8,33 peraen yoy atau Rp 169 miliar, penyaluran kredit tumbuh 9,93 persen yoy atau Rp 134 miliar.
“Perseroan juga mencatatkan sejumlah rasio keuangan yang sangat baik di akhir 2021, dengab CAR di posisi 28,89 persen naik 2,81 persen (yoy), ROA 2,38 persen atau naik 0,67 persen (yoy). BPR BKK Jateng bahkan membukukan laba Rp 56 miliar pada Desember 2021,” paparnya.
Di 2022, Koesnanto mengungkapkan, BPR BKK Jateng menargetkan pertumbuhan kinerja cukup tinggi bersamaan dengan berbagai indikator pemulihan ekonomi pascacovid-19, antar lain aset tumbuh mencapai Rp 2,786 triliun, DPK tumbuh menjadi Rp 2,355 triliun, penyaluran kredit menjadi Rp 1,282 triliun, dan laba mencapai Rp 75,96 miliar.
“Sementara target rasio keuangan ditargetkan antara lain kecukupan modal atau CAR sebesar 28,97 persen, kredit macet atau non performing loan (NPL) sebesar 6,55 persen, dan loan to deposit ratio (LDR) sebesar 73,19 persen, di mana diharapkan BPR BKK dapat menjalankan fungsi intermedia perbankan dengan baik,” terangnya.
Untuk mendukung pencapaian kinerja di 2022, menurut dia, perseroan terus memacu peningkatan pelayanan kepada nasabah, dengan melihat perkembangan dan perubahan bisnis yang terjadi, khususnya bersamaan dengan tren teknologi informasi, dengan maraknya digitalisasi.
Koesnanto berujar, BPR BKK Jateng juga akan membangun arsitektur teknologi untuk mengantisi perubahan perilaku masyarakat yang luar biasa, dalam menjawab tantangan, termasuk menghadapi perkembangan fintech.
“Perseroan juga akan menyiapkan alat-alat, aplikasi-aplikasi, misalnya aplikasi BKK COD yang tengah disiapkan. Keunggulannya, dapat dimanfaatkan untuk mencairkan kredit di rumah debitur, dengan akad kredit bisa disaksikan ahli waris, tanpa meninggalkan keunikan layanan BPR,” pungkasnya. (lna)
Sumber : https://joss.co.id/2022/01/bpr-bkk-jateng-raih-izin-operasional-ojk/
